Paradigma Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Undang Undang Pornografi di Indonesia

Oleh:

Muhamad Nur Arsyir Rohman(NIM. 1711143046)

arsyirwhoyo@gmail.com

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum

per tanggal 08 November 2015

Pornografi di indonesia dari dulu adalah ilegal, namun penegakan hukumnya sangat lemah dan interpretasinya dari zaman ke zaman berbeda. Pornografi dimulai dari banyaknya beredar majalah, yang menontonkan gambar seronok dan muncul film-film luar negri yang ada adegan ciumannya. Yang membuat banyak keresahan masyarakat indonesia. Kemudian kemajuan teknologi informasi semakin terasa dengan kehadirannya parabola televise, VCD, laser disc, DVD, handphone dan internet, semuanya membuat pornografi di indonesia semakin mudah ditemukan.

Di era modern ini perkembangan teknologi di Indonesia semakin cangih.Sekarang apapun menggunakan gatget (smartphone) yang selalu berhubungan langsung dengan internet atau dunia maya. Dari anak anak sampai orang tua pun sekang menggunakan nya dengan alasan mengikuti era modern serba cangih dengan koneksi lamsung dengan internet. Terutama media social yang sangat di gandrungi masyarakat saat ini, dimulai dari facebook, twitter, instagram, bbm, whatsapp  dan media social lainya.

Internet sebagai produk teknologi tidak hanya memiliki sisi positif tetapi juga memiliki sisi negatif, dalam hal. penggunaannya sebagai media kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, teknologi internet bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan, penggunaan internet sebagai media kejahatan dikenal dengan istilah cyber crime. Salah satu masalah cyber crime di bidang kesusilaan adalah tindak pidana pornografi.

Di dunia maya dan  media social  banyak  tersebar pornografi dan porno aksi. Banyak situs sirus porngrafi, dimulai dari gambar, suara, video dll.yang sangat sulit untuk di kontrol oleh pemerintah.Masyarakat resah karena menghawatirkan  anak anak mereka yang belum cukup umur menonton hal tersebut, karena sangat merusak masa depan para pemuda penerus bangsa.

Kemudian pemerintah mengambil sikap penegakan hukum dengan cara membentuk undang undang tentang pornografi yaitu RUU APP (Rancagan Undang Undang Antipornografi dan Pornoaksi) Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal.

Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika" sementara pornoaksi adalah "perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum".

Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti "tulisan atau gambar tentang pelacur". Definisi pornoaksi pada draft ini adalah "upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi".

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Setelah melakukan proses yang sangat panjang RUU . Setelah melalui proses sidang yang panjang dan beberapa kali penundaan, pada 30 Oktober 2008 siang dalam Rapat Paripurna DPR, akhirnya RUU Pornografi disahkan. Pengesahan UU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan 'walk out', yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P. Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi in

.Pembuatan undang undang ini menunai banyak protes dari berbagai kalangan masyarakat ada yang pro dan kontra. Dari pihak yang kontra beranggapan bahwa undang undang tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Dilihat dari pandangan Kebudayaan Indonesia para pihak menolak diadakanya UU ini. Dalam sudut pandang mereka bahwa Indonesia adalah Negara yang pluralism, UU ini dapat menghambat atau dapat mengikis kebudayaan-kebudayaan tertentu, sepertin koteka ataupun pakaian adat yang memperhatikan sesuatu yang tak pantas diperlihatkan seperti yang tertera dalam undang-undang . kemudian pihak yang pro mempunyai maksud dari pembentukan  undang undang ini tidak melihat dari kebudayaan karena undang undang tidak bermaksud  mengikis kebudayaan yang telah ada melainkan melindungi masyarakat dari pengaruh negative yang sedang berkembang di zaman global ini mengenai moral yang semakin lama semakin merosot  nilainya yang memungkinkan mengencam kebudayaan itu sendiri

RUU dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Perempuan juga dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan seksual.Menurut logika agamis di dalam RUU ini, seksualitas dan tubuh penyebab pornografi dan pornoaksi merupakan seksualitas dan tubuh perempuan. Bahwa dengan membatasi seksualitas dan tubuh perempuan maka akhlak mulia, kepribadian luhur, kelestarian tatanan hidup masyarakat tidak akan terancam. Seksualitas dan tubuh perempuan dianggap kotor dan merusak moral.Sedangkan bagi pendukungnya, undang-undang ini dianggap sebagai tindakan preventif yang tidak berbeda dengan undang-undang yang berlaku umum di masyarakat.Dan dalam RUU APP, memberantas pornografi-pornoaksi, demi melindingi akhlak bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang bermartabat

RUU Pornografi dianggap sebagai bentuk intervensi negara dalam mengontrol persoalan moralitas kehidupan personal warga negara, sehingga dapat menjebak negara untuk mempraktikkan politik totalitarianisme. RUU Pornografi melihat perempuan dan anak-anak sebagai pelaku tindakan pornografi yang dapat terkena jeratan hukum, dan menghilangkan konteks persoalan yang sebenarnya menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban dari obyek eksploitasi. RUU pornografi akan menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang kedua kalinya. Mereka menjadi korban dari praktik pemerasan sistem kapitalisme sekaligus korban tindakan represi negara.

Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi.

Dari sudut pandang hukum, RUU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. Seharusnya persoalan yang diatur RUU ini adalah masalah yang benar-benar mengancam kepentingan publik, seperti komersialisasi dan eksploitasi seks pada perempuan dan anak, penyalahgunaan materi pornografi yang tak bertanggung jawab, atau penggunaan materi seksualitas di ruang publik. Selain tidak adanya batas antara ruang hukum publik dan privat, RUU Pornografi bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Pasal 1 angka 1 mengungkapkan ...membangkitkan hasrat seksual. Isi pasal ini bertentangan dengan asas lex certa dimana hukum haruslah bersifat tegas.

Proses penyusunan RUU Pornografi dinilai mengabaikan unsur-unsur sosiologis. Hal ini terlihat dari banyaknya pertentangan dan argumen yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat. RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat.

Dari proses pembuatan undang undang pornografi ini. Ada factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubaha social yaitu penemuan-penemuan baru, perubahan jumlah penduduk,pertentangan konfik dalam masyarakat. Penemuan penemuan baru yaitu perkembangan teknologi di Indonesia dimulai dari majalah dan film impor. Kemudian kemajuan teknologi informasi semakin terasa dengan kehadirannya parabola televise, VCD, laser disc, DVD, handphone dan internet, semuanya membuat pornografi di indonesia semakin mudah ditemukan. Kemudian pertumbuhan jumpalah penduduk juga pesat di Indonesia.

Banyak pertentangan konflik dalam masyarakat dalam masalah pembentukan undang undang pornografi ini. Dari awal kemunculannya yang masih berupa wacana sampai proses pengesahannya, UU Pornografi, yang dulu bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, tak lepas dari kontroversi. RUU tersebut telah menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung dengan tegas, ada yang terpaksa, ada yang menolak, dan ada pula yang ragu-ragu. Keragaman reaksi itu tak lepas dari sudut pandang yang berbeda dalam menafsirkan RUU Pornografi tersebut.

Dari segi perubahan hukum dalam masalah pornografi ini dilihat dari awalnya bahwa  hukum dalam pornografi ini penegakanya sangat lemah. Kemudian setelah adanya perubahan social di masyarakat, membuat perubahan dalam hukum. Dimana hukum ditegakkan sesuai dengan undang undang pornografi yang sudah dibuat dan disahkan oleh pemerintah

Dalam undang undang pornografi ini mengunakan dua paradigma, yaitu: hukum sebagai pelayanan masyarakat agar hokum tidak tertinggal oleh laju perubahan masyarakat. Karena dalam pembahasan undang undang pornografi ini hukum selalu menyesuaikan diri pada perubahan social.sebagai contoh dahulu penyebaran pornografi masih bisa di kontrokl oleh pemerintah dan badan sensor film tetapi dengan berkembangnya teknologi semaki sulitnya pengontrolan penyebaran pornografi. di era sekarang. Karena penyebaranya melalui internet. penggunaan internet sebagai media kejahatan dikenal dengan istilah cyber crime. Salah satu masalah cyber crime di bidang kesusilaan adalah tindak pidana pornografi. Membuat masyarakat resah dan  dari kejadian tersebut pemerintah membuat undang undang pornografi yang mengatur tindakan pornografi untuk mempertegak hukum di indonesia.  

Kemudian yang kedua yaitu hukum dapat menciptakan perubahan dalam masyarakat atau setidak–tidaknya dapat memecu perubahan-perubahan dngan ciri-ciri dari paradigma ini adalah: hukum merupakan alat rekayasa masyarakat; hukum merupakan alat merubah masyarakat secara langsung; hukum berorientasi masa depan. Sebagi contoh pemerintah membuat undang-undang ini dengan bertujuan untuk merekayasa agar masyarakat dimasa depan tidak lagi melakukan hal yang berbau pornografi dan merubahnya dengan di buatnya undang undang pornografi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ni’mah, Zulfatun. Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar. Cet ke 1. Yogyakarta: Teras 2012

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

https://musafak.wordpress.com/2008/11/03/uu-pornografi-beberapa-pasal-yang-kontroversial/(diakses  tanggal 06 november 2015 pukul  19;45 WIB)

http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/48 (diakses  tanggal 06 november 2015 pukul  19;25 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Pornografi(diakses  tanggal 06 november 2015 pukul  20;25 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi_di_Indonesia (diakses  tanggal 06 november 2015 pukul  19;36 WIB)

Analisis Sosiologis

Contoh Kasus Sosial Atas

 Artalyta Suryani menyuapan Jaksa Penyidik kasus (BLBI)

Artalyta Suryani alias Ayin adalah seorang pengusaha yang dikenal karena keterlibatannya dalam penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Artalyta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta pada tanggal 29 Juli 2008, atas penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan di Jalan Terusan Hang Lekir II WG-9, Simprug, Jakarta Selatan. Dalam kasus serupa, Urip malah divonis 20 tahun penjara.

Kasus ini mendapat banyak perhatian karena melibatkan banyak pejabat dari kantor Kejaksaan Agung, dan menyebabkan mundur atau dipecatnya pejabat-pejabat negara. Kasus ini juga heboh karena adanya penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan hasil penyadapan tersebut diputar di stasiun-stasiun televisi nasional Indonesia.

Artalyta ditangkap petugas KPK pada awal Maret 2008, sehari setelah Urip tertangkap dengan uang 660.000 dolar AS di tangan. Urip adalah Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI yang melibatkan pengusaha besar Sjamsul Nursalim.

Artalyta resmi ditahan pada 3 Maret 2008 di rumah tahanan Pondok Bambu. Pada Juli 2008, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Ayin lima tahun penjara. Ayin terbukti menyuap Jaksa Urip. Kejaksaan sebenarnya sempat menghentikan penyelidikan tersebut melalui Jaksa Agung Muda Kemas Yahya Rahman pada tanggal 29 Februari 2008.

Namun, percakapan antara Artalyta, Urip dan Kemas yang disadap oleh KPK menunjukkan adanya suap dan keterlibatan Artalyta dalam penghentian kasus BLBI tersebut, sehingga kasusnya bergulir.

Di persidangan, Artalyta mengaku tidak bersalah, dan menyatakan uang tersebut merupakan bantuan untuk usaha bengkel Urip. Majelis Hakim menolak pengakuan tidak bersalah Artalyta, dan menilai perbuatan Artalyta telah mencederai penegakan hukum di negeri ini. Setelah dijatuhi vonis, Artalyta mengajukan banding. Upaya yang dilakukannya untuk memperoleh keringanan putusan, baru diperoleh di tingkat Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Artalyta.

Putusan PK itu meralat vonis lima tahun yang diterima Artalyta sejak dari pengadilan tingkat pertama. Jika dihitung sejak pertama kali ditahan, Artalyta baru menjalani hukuman selama 2 tahun 9 bulan dan 23 hari. Jika dihitung 2/3 masa tahanan dari 4,5 tahun, dia seharusnya baru bebas setelah menjalani hukuman selama 36 bulan atau 3 tahun, atau masih tersisa sekitar 2 bulan 7 hari, pada saat ia menghirup udara bebas. Pembebasan bersyarat itu berlangsung pada tanggal 27 Januari 2011.

Masalah pembebasan bersyarat ini memang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No: M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Pada Pasal 7 Ayat (2) huruf f disebutkan, untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Sebelumnya pernah beredar dokumen yang menyatakan Artalyta mendapatkan remisi selama 2 bulan 20 hari. Usulan remisi itu diajukan oleh Kepala Lapas Wanita Tangerang dan Kepala Kantor Kemenkum HAM Wilayah Banten Poppy P dan diperkuat surat Irjen Kemenkum HAM Sam L Tobing kepada Menkum HAM. Surat Irjen yang menanyakan tidak kunjungnya persetujuan atas usulan pemberian remisi terhadap Artalyta itu bertanggal 8 Oktober 2010.

Setelah itu, muncul juga Keputusan Menkumham pada 2010 yang memberikan remisi umum tahun 2010 dan remisi pemuka tahun 2010 kepada Ayin sebanyak 2 bulan 20 hari. Keputusan itu ditandatangani Kepala Kanwil Kemenkum HAM Banten Poppy P pada 27 Desember 2010. Begitulah enaknya jadi koruptor, sudah dihukum rendah, dipotong-potong pula.

Apalagi, selama dalam penjara, hidup Ayin ternyata tidak jauh dari sebelumnya. Ruangan yang dihuninya di Rutan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, berbeda dengan yang lain. Fasilitasnya lebih lengkap, mulai dari tempat tidur, sofa, dapur mewah, lemari makanan, pendingin soft drink, TV plasma, AC, dan berbagai peralatan untuk keperluan bayi yang diadopsinya. Ia pun memiliki tiga pembantu untuk melayaninya. Hal ini terungkap saat inspeksi mendadak Rutan Pondok Bambu pada awal Januari 2010.

Sumber: skandalindonesia.wordpress.com

Contoh Kasus Sosial Bawah

Pencurian sandal jepit dihukum 5tahun

AAL (15) , pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Palu, di Jalan Tanjung Santigi, Palu Selatan, Sulawesi Tengah, tentu tidak pernah menyangka karena mencuri sandal jepit seharga Rp 30 ribu ia harus berhadapan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah. AAL didakwa mencuri sepasang sandal jepit bermerek milik Brigadir Polisi Ahmad Rusdi Harahap dari kos-kosannya pada November 2010 lalu. Hakim Tunggal PN Palu Rommel F Tampubolon yang menyidangkan kasus ini, Selasa 20 Desember sudah mendengarkan dakwaan jaksa. AAL didakwa Jaksa Naseh melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian dan dituntut 5 tahun penjara. Terdakwa AAL didampingi Penasihat Hukum Elvis Dj Katuwu yang sampai akhir persidangan terus berkata tak habis pikir lantaran kasus ini bisa sampai ke pengadilan. “Masih banyak kasus-kasus besar yang harus kita prioritaskan. Ini kasus kenakalan anak-anak biasa. Pelakunya pun di bawah umur. Semestinya sejak awal kasus ini berakhir dengan jalan lebih bijak ketimbang membawanya ke pengadilan,” kata Elvis. Dari paparan dakwaan Jaksa Naseh, kisah ini bermula pada November 2010 ketika AAL bersama temannya lewat di Jalan Zebra di depan kost Brigadir Polisi Satu Ahmad Rusdi Harahap melihat ada sandal jepit, ia kemudian mengambilnya. Suatu waktu pada Mei 2011, Polisi itu kemudian memanggil AAL dan temannya. Menurut Ahmad, polisi itu, kawan-kawannya juga kehilangan sandal. AAL dan temannya pun diinterogasi sampai kemudian AAL mengembalikan sandal itu. Tim penasihat hukumnya menganggap aneh bila kasus ini terus berlanjut ke pengadilan dan hanya melibatkan AAL, padahal AAL hanya mengakui mencuri sepasang sandal. Persidangan kasus ini berlangsung tertutup karena AAL berstatus di bawah umur. Sebanyak 10 orang penasihat hukum mendampingi AAL lantaran menganggap kasus ini penting menjadi bahan pelajaran hukum bagi masyarakat umum. “Kasus kecil diseriusi, tapi kasus-kasus besar jarang sampai ke pengadilan,” sahut Elvis. Akhirnya, hanya untuk kasus pencurian sandal seharga Rp 30 ribu saja, AAL terancam 5 tahun penjara.

sumber : detik.com

Tabel Perbandingan kasus

NO	Macam macam	Sosial Atas	Sosial Bawah
1	Jenis Pidana	penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan	Pencurian sandal jepit
2	Nama	Artalyta Suryani alias Ayin	Inisial ALL (15)
3	Jumlah korban	Masyarakat Indonesia dan negara  Indonesia	1 korban. (Brigadir Polisi Ahmad Rusdi)
4	Jumlah kerugian (materil atau imateril)	Materil : uang 660.000 dolar AS Imateril:	Materil : sandal jepit seharga Rp 30 ribu Imateril:
5	Perlakuan Aparat	Artalyta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta, tetapi Artalyta sejak dari pengadilan tingkat pertama pada tanggal 29 Juli 2008. Jika dihitung sejak pertama kali ditahan, Artalyta baru menjalani hukuman selama 2 tahun 9 bulan dan 23 hari. Jika diremisi dihitung 2/3 masa tahanan dari 4,5 tahun, dia seharusnya baru bebas setelah menjalani hukuman selama 36 bulan atau 3 tahun, atau masih tersisa sekitar 2 bulan 7 hari, pada saat ia menghirup udara bebas. Pembebasan bersyarat itu berlangsung pada tanggal 27 Januari 2011.	Oleh hakim AAL didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian dan terancam 5 tahun penjara.
6	Fasilitas yang di dapat	Mendapatkan fasilitasnya dalam penjara lebih lengkap, mulai dari tempat tidur, sofa, dapur mewah, lemari makanan, pendingin soft drink, TV plasma, AC, dan berbagai peralatan untuk keperluan bayi yang diadopsinya. Ia pun memiliki tiga pembantu untuk melayaninya

Analisis Sosiologis

Dari dua kasus diatas dapat di simpulkan bahwa hukum di indonesia sangat tidak adil. Adanya perbedaan hukum untuk kaum sosial atas dan sosila bawah. Hukum di indonesia “runcing kebawah tumpul keatas .Adanya perbedaan antara hukum untuk kaum sosial atas seperti pejabat atau orang kaya yang lebih di istimewakan dalam menangani serta dalam penjara mereka mendapatkan fasilitas yang mewah sesuai keinginannya. Padahal dilihat dari kasus diatas, para kaum sosial atas melakukan tindakan yang tidak hanya merugikan satu atau dua orang tetapi merugikan seluruh masyarakat indonesia dan negara indonesia .

Sedangkan kaum sosial bawah, seperti orang orang miskin mendapatkan perilaku hukum  yang sangat berat. Padahal dalam kasusnya para sosial bawah melakuk tindakan yang mungkin hanya bernilai nominal kecil dan merugikan sebagian kecil orang. Tetapi mendapatkan hukuman yang seberat beratnya, tanpa melihat sisi lain kejadian tersebut.Para penegak hukum seharusnya mengadili secara adil. Tidak membedakan antara kaum Sosial Atas dan Sosial Bawah. Hukum diciptakan untuk semua kalangan tanpa melihat siapa yang terkena kasus hukum

Kondisi hukum di indonesia saat ini lebih sering menunai kritikan dari masyarakat. Masyarakat menilai hukum di indonesia bisa di beli orang yang mempunyai jabatan, nama, dan kekuasaan.Yang punya banyak uang pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara melarangnya. Dan hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Masyarakat indonesia ingin hukum di indonesia ditegakkan setegak-tegaknya dan adil seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

realita sosiologi hukum di masyarakat

Sekitar dua bulan yang lalu di desa Pagerwojo, kecamatan Kesamben, kabupaten Blitar terjadi pencurian sepedah motor. kejadian tersebut terjadi ketika si korban sedang menunaikan sholat  magrib di dalam masjid. Ketika selesai sholat magrib kendaraan si korban sudah raib dibawa pencuri. Itu bukan kali pertama terjadi pencurian, sebelumnya di tempat yang sama, tersebut pernah terjadi pencurian. Peristiwa tersebut terjadi saat suasana sedang sepi dan masyarakat sekitar sibuk dengan urusan masing-masing

Sebelumnya di masjid tersebut pernah terjadi pencurian kotak amal. Setelah hilangnya kotak amal sekitar sebulan sebelumnya juga terjadi pencurian mesin pengeras suara. Karena sampai saat ini yang menjadi tersangka belum ditemukan. waarga sekitar menjadi resah dengan kejadian tersebut .Setelah kejadian tersebut masyarakat sekitar menjadi lebih waspada, mereka mengadakan penjagaan bergilir.

Analisis masalah:

Dari permasalah diatas masyarakat pedesaan (paguyuban) memiliki rasa solidaritas sangat kuat, mereka bekerja sama untuk mengamankan desa, agar tidak terjadi pencurian yang meresahkan masyarakat.